Gaji UMP adalah gaji pokok plus tunjangan tetap yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Besaran gaji UMP ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam menentukan besaran gaji UMP, BPS mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:
apa itu gaji ump
Gaji UMP adalah gaji minimum yang ditetapkan pemerintah untuk pekerja.
- Ditetapkan oleh Gubernur
- Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan
- Mengacu pada KHL
- Berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun
- Ditinjau ulang setiap tahun
- Dapat berbeda antar wilayah
- Sebagai dasar pengupahan
- Dilindungi oleh undang-undang
- Hak pekerja
- Kewajiban pengusaha
Gaji UMP merupakan salah satu komponen penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah menetapkan gaji UMP untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan mereka mendapatkan upah yang layak.
Ditetapkan oleh Gubernur
Gaji UMP ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam menentukan besaran gaji UMP, BPS mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:
- Harga kebutuhan pokok
- Harga sewa rumah
- Biaya transportasi
- Biaya pendidikan
- Biaya kesehatan
Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, BPS akan mengajukan rekomendasi besaran gaji UMP kepada Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kemudian akan membahas rekomendasi tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur.
Gubernur akan menetapkan gaji UMP berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Penetapan gaji UMP dilakukan melalui Keputusan Gubernur.
Gaji UMP yang ditetapkan oleh Gubernur bersifat mengikat bagi pengusaha. Pengusaha wajib membayar gaji UMP kepada pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan
Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai besaran gaji UMP. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
Dalam menyusun rekomendasi besaran gaji UMP, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:
- Hasil survei KHL yang dilakukan oleh BPS
- Kondisi perekonomian daerah
- Kebutuhan dunia usaha
- Tingkat inflasi
- Produktivitas pekerja/buruh
Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota akan mengajukan rekomendasi besaran gaji UMP kepada Gubernur.
Gubernur akan menetapkan gaji UMP berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Penetapan gaji UMP dilakukan melalui Keputusan Gubernur.
Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sangat penting dalam menentukan besaran gaji UMP. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara objektif dan komprehensif agar besaran gaji UMP yang ditetapkan wajar dan adil bagi pekerja/buruh maupun pengusaha.
Mengacu pada KHL
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pekerja/buruh dan keluarganya untuk hidup layak. KHL meliputi:
- Kebutuhan pangan
- Kebutuhan sandang
- Kebutuhan papan
- Kebutuhan kesehatan
- Kebutuhan pendidikan
- Kebutuhan transportasi
- Kebutuhan rekreasi
- Kebutuhan sosial
Besaran KHL ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan survei yang dilakukan secara berkala. Survei KHL dilakukan dengan mewawancarai pekerja/buruh dan keluarganya untuk mengetahui pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Gaji UMP ditetapkan berdasarkan KHL. Artinya, gaji UMP harus cukup untuk memenuhi KHL pekerja/buruh dan keluarganya. Penetapan gaji UMP yang mengacu pada KHL bertujuan untuk memastikan pekerja/buruh mendapatkan upah yang layak dan dapat hidup layak.
KHL merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan besaran gaji UMP. Jika KHL tinggi, maka gaji UMP juga akan tinggi. Sebaliknya, jika KHL rendah, maka gaji UMP juga akan rendah.
Berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun
Gaji UMP hanya berlaku untuk pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Setelah masa kerja mencapai satu tahun, pekerja/buruh berhak mendapatkan gaji pokok plus tunjangan tetap yang lebih tinggi dari gaji UMP.
Penetapan gaji UMP yang hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk membiayai pelatihan dan pengembangan pekerja/buruh baru.
Selain itu, penetapan gaji UMP yang hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun juga bertujuan untuk mendorong pekerja/buruh untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka agar dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi.
Namun, perlu dicatat bahwa pengusaha tidak diperbolehkan membayar gaji kepada pekerja/buruh yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun dengan besaran yang sama dengan gaji UMP. Pengusaha wajib membayar gaji pokok plus tunjangan tetap yang lebih tinggi dari gaji UMP kepada pekerja/buruh yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun.
Ditinjau ulang setiap tahun
Gaji UMP ditinjau ulang setiap tahun oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Peninjauan ulang gaji UMP dilakukan untuk menyesuaikan gaji UMP dengan perubahan KHL dan kondisi perekonomian.
Jika KHL naik, maka gaji UMP juga akan naik. Sebaliknya, jika KHL turun, maka gaji UMP juga akan turun. Selain itu, kondisi perekonomian juga dapat mempengaruhi besaran gaji UMP. Jika kondisi perekonomian membaik, maka gaji UMP juga dapat naik. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian memburuk, maka gaji UMP juga dapat turun.
Peninjauan ulang gaji UMP setiap tahun bertujuan untuk memastikan bahwa gaji UMP tetap layak dan wajar bagi pekerja/buruh. Peninjauan ulang gaji UMP juga bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jika gaji UMP tidak ditinjau ulang setiap tahun, maka gaji UMP akan tertinggal dari perubahan KHL dan kondisi perekonomian. Hal ini akan menyebabkan pekerja/buruh tidak mendapatkan upah yang layak dan daya beli mereka akan menurun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan terhambat karena daya beli pekerja/buruh yang rendah.
Dapat berbeda antar wilayah
Gaji UMP dapat berbeda antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:
- Perbedaan KHL antar wilayah
KHL di setiap wilayah berbeda-beda. Perbedaan KHL ini disebabkan oleh perbedaan harga kebutuhan pokok, harga sewa rumah, biaya transportasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya lainnya.
- Perbedaan kondisi perekonomian antar wilayah
Kondisi perekonomian di setiap wilayah berbeda-beda. Perbedaan kondisi perekonomian ini disebabkan oleh perbedaan sektor ekonomi yang dominan, tingkat investasi, dan tingkat pengangguran.
- Perbedaan kebutuhan dunia usaha antar wilayah
Kebutuhan dunia usaha di setiap wilayah berbeda-beda. Perbedaan kebutuhan dunia usaha ini disebabkan oleh perbedaan jenis industri yang dominan, skala usaha, dan tingkat persaingan.
- Perbedaan tingkat inflasi antar wilayah
Tingkat inflasi di setiap wilayah berbeda-beda. Perbedaan tingkat inflasi ini disebabkan oleh perbedaan harga barang dan jasa, tingkat permintaan, dan tingkat penawaran.
Perbedaan gaji UMP antar wilayah bertujuan untuk menyesuaikan gaji UMP dengan kondisi masing-masing wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja/buruh di setiap wilayah mendapatkan upah yang layak dan wajar.
Sebagai dasar pengupahan
Gaji UMP digunakan sebagai dasar pengupahan bagi pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Artinya, pengusaha wajib membayar gaji kepada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta minimal sebesar gaji UMP.
Selain sebagai dasar pengupahan, gaji UMP juga digunakan sebagai dasar perhitungan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh pekerja/buruh, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan makan.
Penetapan gaji UMP sebagai dasar pengupahan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh dan memastikan mereka mendapatkan upah yang layak.
Jika pengusaha membayar gaji kepada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta di bawah gaji UMP, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dilindungi oleh undang-undang
Gaji UMP dilindungi oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa pengusaha wajib membayar gaji kepada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta minimal sebesar gaji UMP. Jika pengusaha membayar gaji kepada pekerja/buruh di bawah gaji UMP, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah minimum yang berlaku di suatu wilayah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- Pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang membayar upah kepada pekerja/buruh di bawah upah minimum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur lebih lanjut tentang tata cara penetapan upah minimum, termasuk gaji UMP.
Peraturan perundang-undangan tersebut melindungi hak-hak pekerja/buruh untuk mendapatkan upah yang layak. Dengan demikian, pekerja/buruh dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kemiskinan.
Hak pekerja
Gaji UMP merupakan hak pekerja yang bekerja di perusahaan swasta. Hak ini dilindungi oleh undang-undang. Artinya, pengusaha wajib membayar gaji kepada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta minimal sebesar gaji UMP.
Jika pengusaha membayar gaji kepada pekerja/buruh di bawah gaji UMP, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara dan/atau denda.
Pekerja/buruh yang merasa gajinya tidak dibayar sesuai dengan gaji UMP dapat mengajukan keberatan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dinas Ketenagakerjaan setempat akan melakukan pemeriksaan dan mediasi antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Jika mediasi tidak berhasil, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). PHI akan memutus perkara tersebut dan memberikan putusan yang mengikat bagi pekerja/buruh dan pengusaha.
Kewajiban pengusaha
Pengusaha wajib membayar gaji kepada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta minimal sebesar gaji UMP. Kewajiban ini dilindungi oleh undang-undang. Artinya, jika pengusaha membayar gaji kepada pekerja/buruh di bawah gaji UMP, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Membayar gaji UMP kepada pekerja/buruh
Pengusaha wajib membayar gaji UMP kepada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Gaji UMP yang dibayarkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah setempat.
- Membayar gaji UMP tepat waktu
Pengusaha wajib membayar gaji UMP kepada pekerja/buruh tepat waktu. Keterlambatan pembayaran gaji UMP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Membayar gaji UMP secara penuh
Pengusaha wajib membayar gaji UMP kepada pekerja/buruh secara penuh. Pengusaha tidak diperbolehkan melakukan pemotongan gaji UMP tanpa persetujuan pekerja/buruh.
- Membayar gaji UMP kepada pekerja/buruh yang bekerja lembur
Pengusaha wajib membayar gaji UMP kepada pekerja/buruh yang bekerja lembur. Gaji lembur yang dibayarkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah setempat.
Dengan memenuhi kewajiban tersebut, pengusaha telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Pengusaha juga telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
FAQ
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang gaji UMP:
Question 1: Berapa gaji UMP tahun 2023?
Answer 1: Gaji UMP tahun 2023 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Besaran gaji UMP tahun 2023 dapat berbeda-beda antar wilayah.
Question 2: Bagaimana cara menghitung gaji UMP?
Answer 2: Gaji UMP dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). KHL meliputi kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan transportasi, kebutuhan rekreasi, dan kebutuhan sosial.
Question 3: Apakah gaji UMP berlaku untuk semua pekerja/buruh?
Answer 3: Gaji UMP hanya berlaku untuk pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Setelah masa kerja mencapai satu tahun, pekerja/buruh berhak mendapatkan gaji pokok plus tunjangan tetap yang lebih tinggi dari gaji UMP.
Question 4: Bagaimana jika pengusaha membayar gaji di bawah UMP?
Answer 4: Jika pengusaha membayar gaji kepada pekerja/buruh di bawah UMP, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara dan/atau denda.
Question 5: Bagaimana jika pekerja/buruh merasa gajinya tidak dibayar sesuai dengan UMP?
Answer 5: Pekerja/buruh yang merasa gajinya tidak dibayar sesuai dengan UMP dapat mengajukan keberatan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dinas Ketenagakerjaan setempat akan melakukan pemeriksaan dan mediasi antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Question 6: Apa saja kewajiban pengusaha terkait UMP?
Answer 6: Pengusaha wajib membayar gaji UMP kepada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Pengusaha juga wajib membayar gaji UMP tepat waktu, secara penuh, dan membayar gaji UMP kepada pekerja/buruh yang bekerja lembur.
Demikian beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang gaji UMP. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silahkan hubungi Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Selain memahami tentang gaji UMP, penting juga bagi pekerja/buruh untuk mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai pekerja/buruh. Dengan demikian, pekerja/buruh dapat terhindar dari pelanggaran hak-haknya dan mendapatkan upah yang layak.
Tips
Berikut adalah beberapa tips bagi pekerja/buruh terkait gaji UMP:
Tip 1: Ketahui besaran gaji UMP di wilayah Anda
Sebelum melamar pekerjaan di suatu perusahaan, pastikan Anda mengetahui besaran gaji UMP di wilayah tersebut. Anda dapat memperoleh informasi tentang gaji UMP dari Dinas Ketenagakerjaan setempat atau dari serikat pekerja.
Tip 2: Negosiasikan gaji Anda dengan pengusaha
Ketika melamar pekerjaan di suatu perusahaan, jangan takut untuk menegosiasikan gaji Anda dengan pengusaha. Anda dapat mengajukan gaji yang lebih tinggi dari gaji UMP jika Anda memiliki keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.
Tip 3: Ajukan keberatan jika gaji Anda tidak dibayar sesuai dengan UMP
Jika Anda merasa gaji Anda tidak dibayar sesuai dengan UMP, jangan takut untuk mengajukan keberatan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dinas Ketenagakerjaan setempat akan melakukan pemeriksaan dan mediasi antara Anda dan pengusaha.
Tip 4: Bergabunglah dengan serikat pekerja
Dengan bergabung dengan serikat pekerja, Anda dapat memperjuangkan hak-hak Anda sebagai pekerja/buruh. Serikat pekerja dapat membantu Anda dalam menegosiasikan gaji yang lebih tinggi dan memastikan bahwa pengusaha membayar gaji Anda sesuai dengan UMP.
Dengan mengikuti tips-tips tersebut, Anda dapat memastikan bahwa Anda mendapatkan gaji yang layak dan hak-hak Anda sebagai pekerja/buruh terlindungi.
Demikian beberapa tips bagi pekerja/buruh terkait gaji UMP. Dengan memahami tentang gaji UMP dan hak-hak Anda sebagai pekerja/buruh, Anda dapat terhindar dari pelanggaran hak-hak Anda dan mendapatkan upah yang layak.
Conclusion
Gaji UMP merupakan hak pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Gaji UMP ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Besaran gaji UMP dapat berbeda-beda antar wilayah.
Pengusaha wajib membayar gaji UMP kepada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Jika pengusaha membayar gaji kepada pekerja/buruh di bawah gaji UMP, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pekerja/buruh yang merasa gajinya tidak dibayar sesuai dengan UMP dapat mengajukan keberatan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dinas Ketenagakerjaan setempat akan melakukan pemeriksaan dan mediasi antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Dengan memahami tentang gaji UMP, hak-hak, dan kewajiban sebagai pekerja/buruh, diharapkan pekerja/buruh dapat terhindar dari pelanggaran hak-haknya dan mendapatkan upah yang layak.
Demikian artikel tentang gaji UMP. Semoga bermanfaat.