PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas kedinasan tertentu, berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Gaji PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PPPK.
Gaji PPPK terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan tidak melekat. Gaji pokok PPPK ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja, sedangkan tunjangan melekat dan tunjangan tidak melekat ditetapkan berdasarkan jabatan dan kinerja.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji PPPK, berikut ini rincian gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan tidak melekat yang diberikan kepada PPPK:
berapa gaji pppk
Rincian gaji, tunjangan, dan fasilitas PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020.
- Gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja.
- Tunjangan melekat berdasarkan jabatan dan kinerja.
- Tunjangan tidak melekat bersifat khusus dan terbatas.
- Gaji PPPK dibayarkan setiap bulan.
- Besaran gaji PPPK bervariasi tergantung golongan, masa kerja, jabatan, dan kinerja.
- PPPK juga berhak atas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
- PPPK tidak berhak atas uang pensiun, tetapi dapat mengikuti program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- PPPK dapat diberhentikan jika melanggar peraturan atau tidak memenuhi syarat.
- PPPK dapat diangkat menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, kecuali dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun.
Demikian informasi tentang gaji PPPK. Semoga bermanfaat.
Gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja.
Gaji pokok PPPK ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020. Golongan PPPK terdiri dari Golongan I sampai dengan Golongan XVII, sedangkan masa kerja dihitung berdasarkan tahun pengabdian sebagai PPPK.
Besaran gaji pokok PPPK untuk setiap golongan dan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:
| Golongan | Masa Kerja (tahun) | Gaji Pokok (Rp) |
|—|—|—|
| I | 0-2 | 2.966.500 |
| I | 3-5 | 3.065.300 |
| I | 6-8 | 3.164.100 |
| I | 9-11 | 3.262.900 |
| I | 12-14 | 3.361.700 |
| II | 0-2 | 3.201.200 |
| II | 3-5 | 3.300.000 |
| II | 6-8 | 3.398.800 |
| II | 9-11 | 3.497.600 |
| II | 12-14 | 3.596.400 |
| III | 0-2 | 3.435.900 |
| III | 3-5 | 3.534.700 |
| III | 6-8 | 3.633.500 |
| III | 9-11 | 3.732.300 |
| III | 12-14 | 3.831.100 |
Demikian informasi tentang gaji pokok PPPK berdasarkan golongan dan masa kerja. Semoga bermanfaat.
Selain gaji pokok, PPPK juga berhak atas tunjangan melekat dan tunjangan tidak melekat. Tunjangan melekat diberikan berdasarkan jabatan dan kinerja, sedangkan tunjangan tidak melekat bersifat khusus dan terbatas. Informasi lebih lanjut tentang tunjangan PPPK dapat dilihat pada bagian selanjutnya.
Tunjangan melekat berdasarkan jabatan dan kinerja.
Tunjangan melekat diberikan kepada PPPK berdasarkan jabatan dan kinerja. Tunjangan melekat terdiri dari:
- Tunjangan jabatan, diberikan kepada PPPK yang menduduki jabatan tertentu.
- Tunjangan kinerja, diberikan kepada PPPK yang menunjukkan kinerja yang baik.
Besaran tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja PPPK ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, sebagai gambaran, tunjangan jabatan PPPK berkisar antara Rp500.000 sampai dengan Rp2.000.000 per bulan, sedangkan tunjangan kinerja PPPK berkisar antara Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000 per bulan.
Tunjangan melekat diberikan kepada PPPK setiap bulan bersamaan dengan gaji pokok. Tunjangan melekat tidak termasuk dalam gaji pokok, sehingga tidak menjadi dasar perhitungan uang pensiun.
Selain tunjangan melekat, PPPK juga berhak atas tunjangan tidak melekat. Tunjangan tidak melekat bersifat khusus dan terbatas, dan hanya diberikan kepada PPPK yang memenuhi persyaratan tertentu. Informasi lebih lanjut tentang tunjangan tidak melekat PPPK dapat dilihat pada bagian selanjutnya.
Demikian informasi tentang tunjangan melekat PPPK berdasarkan jabatan dan kinerja. Semoga bermanfaat.
Tunjangan tidak melekat bersifat khusus dan terbatas.
Tunjangan tidak melekat diberikan kepada PPPK yang memenuhi persyaratan tertentu. Tunjangan tidak melekat bersifat khusus dan terbatas, artinya hanya diberikan kepada PPPK yang memenuhi kriteria tertentu, seperti:
- PPPK yang bekerja di daerah terpencil atau tertinggal.
- PPPK yang bekerja di bidang tertentu yang memiliki risiko tinggi.
- PPPK yang memiliki prestasi kerja yang luar biasa.
Jenis tunjangan tidak melekat yang diberikan kepada PPPK juga beragam, antara lain:
- Tunjangan khusus daerah terpencil atau tertinggal.
- Tunjangan risiko.
- Tunjangan prestasi kerja.
- Tunjangan kemahalan.
- Tunjangan transportasi.
- Tunjangan perumahan.
Besaran tunjangan tidak melekat PPPK ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, sebagai gambaran, tunjangan tidak melekat PPPK berkisar antara Rp100.000 sampai dengan Rp1.000.000 per bulan.
Tunjangan tidak melekat diberikan kepada PPPK setiap bulan bersamaan dengan gaji pokok dan tunjangan melekat. Tunjangan tidak melekat tidak termasuk dalam gaji pokok, sehingga tidak menjadi dasar perhitungan uang pensiun.
Demikian informasi tentang tunjangan tidak melekat PPPK yang bersifat khusus dan terbatas. Semoga bermanfaat.
Gaji PPPK dibayarkan setiap bulan.
Gaji PPPK dibayarkan setiap bulan, bersamaan dengan tunjangan melekat dan tunjangan tidak melekat. Gaji PPPK dibayarkan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh PPPK.
Tanggal pembayaran gaji PPPK bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Namun, pada umumnya gaji PPPK dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulan.
Jika tanggal 1 jatuh pada hari libur, maka gaji PPPK akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Misalnya, jika tanggal 1 jatuh pada hari Minggu, maka gaji PPPK akan dibayarkan pada hari Senin.
PPPK yang tidak menerima gaji tepat waktu dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang. Keberatan dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Jika keberatan tidak ditanggapi, PPPK dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
Demikian informasi tentang gaji PPPK yang dibayarkan setiap bulan. Semoga bermanfaat.
Besaran gaji PPPK bervariasi tergantung golongan, masa kerja, jabatan, dan kinerja.
Besaran gaji PPPK bervariasi tergantung golongan, masa kerja, jabatan, dan kinerja. Golongan PPPK terdiri dari Golongan I sampai dengan Golongan XVII, sedangkan masa kerja dihitung berdasarkan tahun pengabdian sebagai PPPK.
Tunjangan melekat diberikan kepada PPPK berdasarkan jabatan dan kinerja. Tunjangan melekat terdiri dari tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Besaran tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja PPPK ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Tunjangan tidak melekat diberikan kepada PPPK yang memenuhi persyaratan tertentu. Tunjangan tidak melekat bersifat khusus dan terbatas, artinya hanya diberikan kepada PPPK yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bekerja di daerah terpencil atau tertinggal, bekerja di bidang tertentu yang memiliki risiko tinggi, memiliki prestasi kerja yang luar biasa, dan sebagainya. Besaran tunjangan tidak melekat PPPK ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian, besaran gaji PPPK dapat bervariasi tergantung pada golongan, masa kerja, jabatan, kinerja, dan tunjangan yang diterima. Sebagai gambaran, gaji PPPK berkisar antara Rp2.966.500 sampai dengan Rp8.943.200 per bulan.
Demikian informasi tentang besaran gaji PPPK yang bervariasi tergantung golongan, masa kerja, jabatan, dan kinerja. Semoga bermanfaat.
PPPK juga berhak atas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
PPPK juga berhak atas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, sama seperti PNS. THR diberikan kepada PPPK menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal, sedangkan gaji ke-13 diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Besaran THR dan gaji ke-13 PPPK dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterima. THR PPPK sama dengan gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterima selama satu bulan, sedangkan gaji ke-13 PPPK sama dengan gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterima selama tiga bulan.
THR dan gaji ke-13 PPPK dibayarkan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh PPPK. THR dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal, sedangkan gaji ke-13 dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
PPPK yang tidak menerima THR dan gaji ke-13 tepat waktu dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang. Keberatan dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Jika keberatan tidak ditanggapi, PPPK dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
Demikian informasi tentang THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada PPPK. Semoga bermanfaat.
PPPK tidak berhak atas uang pensiun, tetapi dapat mengikuti program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
PPPK tidak berhak atas uang pensiun, karena PPPK bukan termasuk aparatur sipil negara (ASN). Namun, PPPK dapat mengikuti program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sama seperti pekerja lainnya.
- BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang terjadi selama bekerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, cacat, dan hari tua. PPPK dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran sebesar 2% dari gaji pokok setiap bulan.
- BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan adalah program jaminan sosial yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko kesehatan, seperti sakit, kecelakaan, dan kematian. PPPK dapat mengikuti program BPJS Kesehatan dengan membayar iuran sebesar 4% dari gaji pokok setiap bulan.
- Manfaat mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
PPPK yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mendapatkan berbagai manfaat, antara lain:
- Perlindungan terhadap risiko-risiko yang terjadi selama bekerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, cacat, dan hari tua.
- Perlindungan terhadap risiko-risiko kesehatan, seperti sakit, kecelakaan, dan kematian.
- Santunan kematian sebesar 48 kali upah.
- Beasiswa pendidikan untuk anak.
- Tabungan hari tua.
- Cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
PPPK dapat mendaftar BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan terdekat. PPPK harus membawa dokumen-dokumen berikut ini:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Surat keterangan kerja dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
- Slip gaji terakhir
Demikian informasi tentang program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang dapat diikuti oleh PPPK. Semoga bermanfaat.
PPPK dapat diberhentikan jika melanggar peraturan atau tidak memenuhi syarat.
PPPK dapat diberhentikan jika melanggar peraturan atau tidak memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PPPK.
Pelanggaran peraturan yang dapat menyebabkan PPPK diberhentikan antara lain:
- Melakukan tindakan pidana.
- Melakukan pelanggaran disiplin berat.
- Melakukan pelanggaran kode etik.
- Tidak melaksanakan tugas dengan baik.
- Tidak memenuhi persyaratan jabatan.
PPPK yang tidak memenuhi syarat juga dapat diberhentikan, antara lain:
- Tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai.
- Tidak memiliki pengalaman kerja yang sesuai.
- Tidak lulus uji kompetensi.
- Tidak lulus tes kesehatan.
- Tidak memenuhi persyaratan usia.
Jika PPPK diberhentikan, maka PPPK tersebut tidak berhak atas uang pensiun dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada PPPK. Namun, PPPK dapat mengajukan keberatan atas pemberhentian tersebut kepada pejabat yang berwenang. Keberatan dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Jika keberatan tidak ditanggapi, PPPK dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
Demikian informasi tentang pemberhentian PPPK jika melanggar peraturan atau tidak memenuhi syarat. Semoga bermanfaat.
PPPK dapat diangkat menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan tertentu.
PPPK dapat diangkat menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PPPK.
- Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
PPPK harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-III untuk jabatan pelaksana, S-1 untuk jabatan fungsional tertentu, dan S-2 untuk jabatan fungsional ahli.
- Memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
PPPK harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun untuk jabatan pelaksana, 5 tahun untuk jabatan fungsional tertentu, dan 8 tahun untuk jabatan fungsional ahli.
- Lulus uji kompetensi.
PPPK harus lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- Lulus tes kesehatan.
PPPK harus lulus tes kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit pemerintah.
- Memenuhi persyaratan usia.
PPPK harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat mendaftar.
PPPK yang memenuhi persyaratan tersebut dapat mengajukan lamaran untuk menjadi PNS melalui portal SSCASN BKN. Setelah lamaran diterima, PPPK akan mengikuti seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. PPPK yang lulus seleksi akan diangkat menjadi PNS dengan pangkat dan golongan ruang sesuai dengan jabatan yang diduduki.
PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, kecuali dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun.
PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, kecuali dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PPPK.
Hak-hak PPPK meliputi:
- Hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan.
- Hak untuk mendapatkan cuti.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- Hak untuk mendapatkan jaminan sosial.
- Hak untuk mendapatkan pengembangan karier.
- Hak untuk mendapatkan penghargaan.
Kewajiban PPPK meliputi:
- Kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan baik.
- Kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban untuk menjaga kode etik.
- Kewajiban untuk merahasiakan informasi.
- Kewajiban untuk menjaga integritas.
- Kewajiban untuk menjaga netralitas.
PPPK tidak berhak atas uang pensiun, tetapi dapat mengikuti program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. PPPK juga tidak berhak atas tunjangan hari tua (THT), tetapi dapat mengikuti program tabungan hari tua (THT) yang dikelola oleh lembaga keuangan.
Demikian informasi tentang hak dan kewajiban PPPK yang sama dengan PNS, kecuali dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun. Semoga bermanfaat.
FAQ
Berikut ini adalah beberapa pertanyaan umum terkait berapa gaji PPPK:
Pertanyaan 1: Berapa besaran gaji PPPK?
Jawaban: Besaran gaji PPPK bervariasi tergantung golongan, masa kerja, jabatan, dan kinerja. Golongan PPPK terdiri dari Golongan I sampai dengan Golongan XVII, sedangkan masa kerja dihitung berdasarkan tahun pengabdian sebagai PPPK. Tunjangan melekat diberikan kepada PPPK berdasarkan jabatan dan kinerja, sedangkan tunjangan tidak melekat bersifat khusus dan terbatas. Dengan demikian, besaran gaji PPPK dapat bervariasi tergantung pada golongan, masa kerja, jabatan, kinerja, dan tunjangan yang diterima. Sebagai gambaran, gaji PPPK berkisar antara Rp2.966.500 sampai dengan Rp8.943.200 per bulan.
Pertanyaan 2: Apakah PPPK berhak atas tunjangan?
Jawaban: Ya, PPPK berhak atas tunjangan melekat dan tunjangan tidak melekat. Tunjangan melekat diberikan kepada PPPK berdasarkan jabatan dan kinerja, sedangkan tunjangan tidak melekat bersifat khusus dan terbatas, dan hanya diberikan kepada PPPK yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bekerja di daerah terpencil atau tertinggal, bekerja di bidang tertentu yang memiliki risiko tinggi, memiliki prestasi kerja yang luar biasa, dan sebagainya. Besaran tunjangan PPPK ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Pertanyaan 3: Apakah PPPK berhak atas THR dan gaji ke-13?
Jawaban: Ya, PPPK berhak atas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, sama seperti PNS. THR diberikan kepada PPPK menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal, sedangkan gaji ke-13 diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Besaran THR dan gaji ke-13 PPPK dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterima. THR PPPK sama dengan gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterima selama satu bulan, sedangkan gaji ke-13 PPPK sama dengan gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterima selama tiga bulan.
Pertanyaan 4: Apakah PPPK berhak atas uang pensiun?
Jawaban: Tidak, PPPK tidak berhak atas uang pensiun, karena PPPK bukan termasuk aparatur sipil negara (ASN). Namun, PPPK dapat mengikuti program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sama seperti pekerja lainnya.
Pertanyaan 5: Apakah PPPK dapat diberhentikan?
Jawaban: Ya, PPPK dapat diberhentikan jika melanggar peraturan atau tidak memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PPPK.
Pertanyaan 6: Apakah PPPK dapat diangkat menjadi PNS?
Jawaban: Ya, PPPK dapat diangkat menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PPPK. Persyaratan tersebut antara lain memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, memiliki pengalaman kerja yang sesuai, lulus uji kompetensi, lulus tes kesehatan, dan memenuhi persyaratan usia.
Demikian informasi tentang berapa gaji PPPK dan beberapa pertanyaan umum terkait hal tersebut. Semoga bermanfaat.
Selain informasi tentang gaji PPPK, berikut ini adalah beberapa tips bagi PPPK agar dapat meningkatkan kesejahteraannya:
Tips
Selain informasi tentang gaji PPPK, berikut ini adalah beberapa tips bagi PPPK agar dapat meningkatkan kesejahteraannya:
1. Kelola keuangan dengan baik.
PPPK harus dapat mengelola keuangan dengan baik agar gaji yang diterima dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat anggaran keuangan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu.
2. Ikuti program jaminan sosial.
PPPK dapat mengikuti program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Program-program tersebut dapat memberikan perlindungan finansial bagi PPPK dan keluarganya jika terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja, kematian, atau sakit.
3. Manfaatkan tunjangan yang diberikan.
PPPK berhak atas berbagai tunjangan, seperti tunjangan melekat dan tunjangan tidak melekat. Tunjangan-tunjangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan PPPK dan keluarganya. Misalnya, tunjangan transportasi dapat digunakan untuk membayar biaya transportasi ke tempat kerja, sedangkan tunjangan perumahan dapat digunakan untuk membayar biaya sewa atau cicilan rumah.
4. Kembangkan keterampilan dan kompetensi.
PPPK harus terus mengembangkan keterampilan dan kompetensinya agar dapat meningkatkan karier dan pendapatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan, serta membaca buku-buku dan jurnal ilmiah.
Demikian tips bagi PPPK agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Semoga bermanfaat.
Demikian informasi tentang gaji PPPK, FAQ terkait gaji PPPK, dan tips bagi PPPK untuk meningkatkan kesejahteraannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi PPPK dan masyarakat umum.
Conclusion
Gaji PPPK merupakan salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh PPPK dan masyarakat umum. Gaji PPPK terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan tidak melekat. Besaran gaji PPPK bervariasi tergantung golongan, masa kerja, jabatan, kinerja, dan tunjangan yang diterima.
Selain gaji, PPPK juga berhak atas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Namun, PPPK tidak berhak atas uang pensiun, tetapi dapat mengikuti program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
PPPK dapat diberhentikan jika melanggar peraturan atau tidak memenuhi syarat. Namun, PPPK dapat diangkat menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan tertentu.
PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, kecuali dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun.
Demikian informasi tentang gaji PPPK dan beberapa hal terkait lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi PPPK dan masyarakat umum.
Sebagai penutup, perlu diingat bahwa gaji PPPK bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kesejahteraan PPPK. PPPK harus dapat mengelola keuangan dengan baik, mengikuti program jaminan sosial, memanfaatkan tunjangan yang diberikan, dan mengembangkan keterampilan dan kompetensinya agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.